Strategi Menghadapi Krisis AS

Pemerintah menyatakan telah menyiapkan strategi menghadapi dampak krisis global, namun pemerintah juga memastikan tidak akan mengeluarkan paket kebijakan baru untuk mendorong sektor riil. Sri Mulyani mengatakan pemerintah akan mengoptimalkan kebijakan yang telah tercakup dalam Inpres Nomor 5 Tahun 2008 tentang Fokus Pembangunan Ekonomi 2008-2009 juga Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang Usaha Tertentu.”Pemerintah menilai kedua paket kebijakan itu sudah sangat komprehensif, tetapi akan dilihat prioritas untuk mengatasi persoalan dalam jangka pendek dan menengah,” kata Sri Mulyani.Beberapa langkah yang akan diambil pemerintah adalah memperbaiki kebijakan investasi, memantau defisit APBN, dan memantau penggunaan anggaran kementerian lembaga. Selain itu, melanjutkan program pengentasan masyarakat dari kemiskinan pada tahun 2009, dan menjaga stabilitas harga energi agar tak membebani dunia usaha.

Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas Paskah Suzetta mengatakan, ada tiga hal yang bisa dilakukan pemerintah untuk mengatasi atau mengantisipasi krisis. Ia mengatakan pemerintah bisa memperbaiki belanja pemerintah, memperluas Jaringan Pengaman Sosial, dan revitalisasi modal ventura.“Fundamental tahun 2008 APBN kita tidak akan terganggu, domestik cukup kuat. Yang harus diperkuat sekarang adalah ekonomi domestik seperti perbaikan belanja pemerintah,” katanya.Paskah menjelaskan belanja pemerintah selama ini tersendat karena ada keraguan dalam pelaksanaan tender pengadaan barang dan jasa. Ia juga meminta lembaga kebijakan pengadaan barang dan jasa segera menyelesaikan revisi Keppres No 80 dalam setahun ke depan.

Selain itu, ada opsi untuk memperluas Jaring Pengaman Sosial (JPS) dengan bentuk selain Bantuan Langsung Tunai saja. Ia juga mengatakan akan berunding dengan DPR untuk memperpanjang BLT di 2009 dari tiga bulan menjadi enam bulan. "BLT memang akan kita bicarakan dengan DPR kalau bisa ditambah lagi tiga bulan untuk tahun 2009 sehingga menjadi enam bulan," katanya.Hal lain adalah dengan revitalisasi modal ventura sebagai alternatif menghadapi suku bunga yang terus tinggi yang diperkirakan bisa mendorong tight money policy atau kebijakan uang ketat. "Memang, harus ada stimulus dari pemerintah untuk modal ventura ini, tapi nantinya harus betul-betul dihimpun dari masyarakat dan pengusaha sendiri," katanya.

Dampak Krisis Masih Terbatas

Pelaksana Jabatan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Sri Mulyani Indrawati meminta agar masyarakat tidak panik menghadapi krisis ekonomi di Amerika Serikat. Sebaliknya kita perlu terus memantau secara lebih cermat dan detil perkembangan seperti apa yang terjadi serta dampaknya bagi kita. Rasanya memang masih sangat terbatas. Banyak di antara kita bahkan tidak tahu dan tidak merasakan dampak krisis keuangan di Amerika Serikat itu. Jadi mengapa diributkan? Yang benar tetaplah ada dampak itu meskipun tidak langsung dirasakan saat ini. Bagaimana pun perlambatan ekonomi global dan pengeringan likuiditas tetap mengancam.

Bagi pemerintah, menjaga stabilitas makroekonomi tetaplah menjadi prioritas di samping mengamankan kebijakan fiskal yakni pelaksanaan APBN 2008 yang dikabarkan juga menghadapi banyak kendala sehingga daya serapnya relatif kecil. Sampai dengan September lalu baru sekitar 50 persen. Dengan langkah-langkah itu dampaknya ke masyarakat bisa dinetralisasi. Laju inflasi cukup dijaga ketat sementara kenaikan sukubunga bank tidak berlanjut. Yang paling dirasakan adalah penurunan kurs rupiah serta anjloknya indeks harga saham gabungan (IHSG). Apa boleh buat gonjang ganjing itu memang terjadi di pasar uang dan pasar modal.

Selain menjaga stabilitas dan mengamankan kebijakan fiskal, pemerintah perlu terus melakukan antisipasi terhadap dampak krisis yang berimbas pada dunia usaha. Kalau sampai ekspor melambat dan investasi tersendat maka itu akan mengganggu target pertumbuhan ekonomi dan juga capaian-capaian lain seperti defisit anggaran, defisit neraca perdagangan dan sebagainya. Kondisi perbankan juga memerlukan perhatian khusus. Namun sejauh ini, menurut Gubernur Bank Indonesia Boediono, tak ada tanda-tanda yang mengkhawatirkan mengingat tingkat kesehatan yang diukur dari Capital Adequacy Ratio (CAR) maupun Non Performing Loan (NPL) relatif baik.